Hujan belum benar-benar reda di langit Sumatera Barat. Sisa lumpur banjir bandang masih menumpuk di jalanan. Di tengah lelahnya fisik warga membersihkan rumah, ada satu "badai" lagi yang tak kalah ributnya: Badai Komentar Netizen.
Coba buka media sosial hari ini. Timeline isinya penuh dengan perdebatan tentang sosok pejabat (Gubernur, Bupati, Walikota, hingga Kepala Dinas) di tengah bencana.
Di sinilah letak ironinya. Saat bencana terjadi, posisi pejabat itu bak makan buah simalakama. Maju kena, mundur kena. Serba salah.
Dilema "Si Bapak Pejabat"
Mari kita lihat dua skenario yang pasti sering Anda temui di kolom komentar:
Skenario 1: Pejabat Turun Mencangkul Lumpur Ada foto pejabat pakai sepatu bot, baju dinas kotor, ikut mengangkat kayu gelondongan atau membersihkan selokan.
Komentar Netizen: "Halah, pencitraan! Itu kan tugas tim teknis atau relawan. Bapak itu tugasnya nelpon pusat, cari anggaran, bukan main becek-becekan! Sayang gajinya kalau cuma buat nyangkul."
Skenario 2: Pejabat Tidak Terlihat di Lokasi (Sedang Rapat) Pejabat sedang tidak ada foto di lapangan. Mungkin sedang rapat koordinasi atau melobi BNPB di Jakarta.
Komentar Netizen: "Kemana pemimpin kita? Rakyat lagi susah kok batang hidungnya enggak nampak! Giliran minta suara datang, giliran bencana menghilang!"
Pusing, bukan?
Mestinya Tidak Saling Menyalahkan
Sebenarnya, wajar jika masyarakat emosi. Bencana membuat siapa saja lelah dan sensitif. Tapi, jika energi kita habis untuk "menggoreng" isu pejabat, kapan lumpurnya bersih?
Bencana hidrometeorologi (badai, banjir, longsor) yang kita hadapi sekarang adalah musuh bersamanya. Bukan pemerintahnya, bukan pula warganya.
Kita butuh jeda sejenak untuk memahami pembagian tugas yang ideal.
Jalan Tengah: Keseimbangan Meja dan Lapangan
Seorang pemimpin di masa krisis memang harus bisa "menari" di dua panggung sekaligus. Tidak bisa berat sebelah.
Kenapa Pejabat HARUS ke Lapangan? Ini soal Psikologis. Warga yang terdampak butuh melihat pemimpinnya hadir. Kehadiran fisik pejabat bukan untuk menggantikan tugas tukang gali, tapi untuk menyuntikkan moral. "Saya ada di sini, saya melihat penderitaan kalian, dan saya tidak lari." Itu pesan yang mahal harganya.
Kenapa Pejabat HARUS di Belakang Meja (Lobby)? Ini soal Strategis. Kalau Bupati sibuk menyangkul lumpur 24 jam, siapa yang menelpon Menteri PUPR minta alat berat? Siapa yang tanda tangan SK Tanggap Darurat supaya dana bantuan cair? Siapa yang melobi pusat agar bantuan beras segera dikirim? Pekerjaan "tak terlihat" ini justru yang paling krusial.
Jadi, pejabat yang ideal itu: Kakinya berlumpur di pagi hari untuk menyapa warga, tapi tangannya sibuk memegang pena dan telepon di siang hari untuk memastikan bantuan datang.
Netizen: Jadilah "Humas" Kebaikan
Kita, para netizen, punya peran yang tak kalah penting. Jempol kita bisa jadi bencana kedua atau malah jadi penyelamat.
Alih-alih nyinyir, mari jadi Netizen yang Bijak:
Validasi Sebelum Emosi: Kalau pejabat belum kelihatan, jangan langsung dituduh kabur. Siapa tahu beliau sedang di Jakarta memperjuangkan dana perbaikan jembatan kampung kita yang putus.
Informasi, Bukan Provokasi: Gunakan medsos untuk mengabarkan: "Jalan A butuh air bersih", "Kampung B butuh popok bayi". Ini jauh lebih berguna daripada postingan caci maki.
Penutup: Berat Sama Dipikul
Bencana Siklon Tropis ini berat. Sangat berat. Tapi beban ini akan terasa lebih ringan jika kita berhenti saling menuding.
Biarkan pejabat bekerja dengan proporsinya (ada saat di lapangan, ada saat di meja strategi). Biarkan relawan bekerja dengan tenaganya. Dan kita, dukunglah dengan doa dan komentar yang menyejukkan.
Ingat pepatah Minang: “Sachiok bak ayam, sadanciang bak basi.” (Seiya sekata, satu tujuan). Musuh kita adalah banjir dan longsor, jangan tambah lagi dengan permusuhan antar sesama.
Semoga Sumatera Barat segera pulih! Tulis di kolom komentar, di lokasi mana yang masih belum tersentuh bantuan bencana dari pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar